Di Balik Layar "Pesta Babi": Siapa Saja Oligarki yang Menikmati Hasil Bumi Papua?

 

Menolak Lupa di Tanah Papua: Membedah Gurita Kolonialisme Modern dalam Dokumenter "Pesta Babi"

Tanah Papua, sebuah wilayah yang kerap dijuluki surga kecil yang jatuh ke bumi, kini tengah menghadapi salah satu babak paling kelam dalam sejarahnya. Di balik kekayaan alamnya yang melimpah, tersimpan jerit tangis masyarakat adat yang ruang hidupnya kian tergerus oleh ambisi pembangunan nasional. Melalui film dokumenter investigatif terbaru bertajuk "PESTA BABI: Kolonialisme 2026" hasil cover video JubirTV, kita diajak untuk melihat realita yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar bentrokan fisik di lapangan.

   

Dokumenter ini bukan sekadar rekaman visual biasa. Mengutip penjelasan Cypri dalam Ekspedisi Indonesia Baru, "Pesta Babi" adalah sebuah karya yang berbasis pada penelitian sejarah dan antropologi yang dibalut investigasi jurnalistik serta analisis kebijakan yang tajam. Judul "Kolonialisme" dipilih bukan tanpa alasan; kata ini merepresentasikan hampir keseluruhan cerita dalam film sebagai sebuah kerangka berpikir sistemik. PERSOALAN di Papua tidak bisa diselesaikan secara parsial karena akar masalahnya saling berkelindan satu sama lain dalam sebuah struktur yang sudah berlangsung lama.

Sinopsis: Ketika Ruang Hidup Menjadi Konsesi Proyek

Bayangkan sebuah pagi yang tenang di bulan Mei berubah menjadi mimpi buruk. Itulah yang dialami oleh Yasinta Moiwend, seorang perempuan suku Marind Anim di Merauke. Sebuah kapal raksasa bersandar di dermaga kampungnya, mengangkut ratusan ekskavator di bawah kawalan ketat tentara Indonesia. Itulah rombongan pertama dari 2.000 alat berat yang datang dalam rangka Proyek Strategis Nasional (PSN). Atas nama “ketahanan pangan” dan “transisi energi”, hutan adat seluas 2,5 juta hektar—salah satu konversi hutan terbesar dalam sejarah dunia modern—dijadikan perkebunan industrial tanpa persetujuan masyarakat setempat.

  Video Dokumenter => 

Nasib serupa menimpa Vincen Kwipalo dari suku Yei yang terkejut melihat tanah marganya tiba-tiba dipatok dengan tulisan: “Tanah Milik TNI AD” untuk pembangunan markas batalyon militer. Sebagai bentuk perlawanan, Franky Woro dan komunitas Awyu di Boven Digoel, bersama suku-suku lain seperti Muyu, menginisiasi Gerakan Salib Merah. Mereka memasang setidaknya 1.800 salib merah raksasa untuk membentengi hutan mereka dari biodiesel sawit dan bioetanol tebu. Ironisnya, gerakan pertahanan berbasis simbol agama ini pun tidak selalu mendapat dukungan dari elit gereja setempat. Dokumenter ini secara gamblang memperlihatkan bagaimana isu eksploitasi tanah ini berkelindan erat dengan narasi separatisme dan rekam jejak 60 tahun operasi militer di Papua.

Di Balik Gurita Korporasi: Siapa yang Menikmati "Pesta"?

Hal yang paling menonjol dari dokumenter investigatif ini adalah keberaniannya menampilkan penelusuran data mengenai afiliasi bisnis. "Pesta Babi" membongkar gurita korporasi dan memetakan aktor-aktor utama—baik dari kalangan oligarki lokal maupun elit nasional—yang menerima manfaat finansial terbesar dari kehancuran ekologis Papua. Masyarakat adat hanya mendapatkan ampas dan intimidasi, sementara para pemegang saham di ibu kota berpesta pora di atas hilangnya ruang hidup suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu.

Solusi dan Harapan: Menuju Keadilan Hakiki

Menghadapi lingkaran setan kolonialisme modern ini, apa solusi dan harapan yang harus diperjuangkan?

1.   Pengakuan dan Perlindungan Hak Adat secara Hukum: Pemerintah harus menghentikan pendekatan top-down yang represif. Solusi utama adalah pengesahan RUU Masyarakat Adat dan pengakuan secara hukum atas tanah ulayat tanpa syarat yang rumit. Proyek pembangunan tidak boleh berjalan tanpa adanya Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan di awal tanpa paksaan dari masyarakat adat.

2.   Evaluasi Total Proyek Strategis Nasional (PSN): Konversi hutan skala masif atas nama transisi energi hijau yang justru merusak lingkungan (greenwashing) harus diaudit secara independen. Pembangunan harus berbasis pada kebutuhan lokal, bukan kebutuhan pasar global atau syahwat politik korporasi.

3.   Demiliterisasi dan Pendekatan Dialog: Menghentikan pendekatan keamanan (security approach) yang menggunakan militer untuk mengawal investasi. Pengamanan tanah Papua harus dikembalikan pada esensi perlindungan kemanusiaan, bukan perlindungan aset korporasi.

4.   Solidaritas Publik Luas: Melalui platform seperti MELAJAH.COM, harapan terbesar adalah terbangunnya kesadaran kolektif masyarakat Indonesia. Kita tidak boleh menutup mata; apa yang terjadi di Papua adalah alarm bahaya bagi kemanusiaan dan kelestarian ekologi dunia.

Mari kita terus melajah, membuka mata, dan berdiri bersama masyarakat adat Papua yang sedang berjuang mempertahankan tanah ibu mereka.

 

Bagikan Artikel ini